Nol nol

Description

Kamus besar bahasa Indonesia memaknainya sebagai tingkat batas yang masih dapat ditoleransi. Dalam sistem pemilu Indonesia, ambang batas atau threshold diartikan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan calon pejabat politik. Presidensial Threshold diterapkan sejak Pemilu 2004. Awalnya, hanya 3 persen. Pada pemilu berikutnya naik menjadi 20 persen. Argumentasi idealnya, threshold bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Mendorong penyederhanaan partai politik. Tercapai? Faktanya, masih jauh panggang dari api. Sistem presidensial yang berlangsung saat ini tidak bertambah kuat. Mengutip pendapat hakim konstitusi Saldi Isra, penerapan threshold justru membuat sistem presidensial mudah terperangkap dalam pemerintahan yang otoriter. Minim check and balances. Terutama bila parpol pendukung presiden menjadi mayoritas di parlemen.

Amerika Serikat yang selalu jadi rujukan utama praktik sistem presidensial saja, tidak mengenal aturan threshold. Demikian pula negara-negara di Amerika Latin yang menganut sistem presidensial dengan kepartaian majemuk, seperti Indonesia. Threshold telah menjadi “kartu joker” elit parpol. Menjadi alat dagang dan tawar menawar mahar. Semuanya tentang siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana. Persis seperti teori Harnold D. Laswell. Dalam praktiknya, threshold menyebabkan politik berat diongkos dan politik mahar. Seorang calon harus menyiapkan dana besar untuk “menyewa kendaraan” dalam kontestasi Pemilu. Angkanya seperti ditaksir Rizal Ramli. Sekitar Rp30 miliar hingga Rp100 miliar untuk calon bupati/walikota, Rp100 hingga Rp 300 miliar untuk calon gubernur dan lebih satu triliun untuk calon presiden. Argumentasi Ketua Komisi Pemberantaan Korupsi Firli Bahuri mengungkap relasi threshold dengan perilaku koruptif membabi buta para pejabat politik. Threshold telah menciptakan Pilkada berbiaya mahal dan butuh mahar. Membuat kandidat terjebak

pada budaya donokras dan bohirkrasi. Relasi tersangka 33 pimpinan kementerian/lembaga, 22 gubernur, 141 kepala daerah, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta dalam seluruh tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK menunjukan itu. Mereka terjebak politik balik modal dan budaya balas jasa yang koruptif. Pasalnya, dari mana lagi didapat pengganti modal yang keluar, kalau bukan dari kas negara. Kembali pada pandangan Saldi Isra, threshold telah merusak rasionalitas dan makna kedaulatan rakyat dalam kontestasi Pemilu. Keberadaannya justru menyimpang dari logika sistem presidensial. Sulit diterima nalar, aturan threshold dianggap bagian dari open legal policy (hak pembuat UU). Threshold, bak jeruk makan jeruk. Norma itu disusun kekuatan politik yang berkuasa, untuk menguntungkan kekuasaannya.